• 2023-07-27

Pemkab Muara Enim Mengikuti Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional

Strategi Implementasi Pemanfaatan PDN untuk Mendukung SPBE

oleh Semuel A. Pangerapan - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA)

 

Permasalahan Beberapa Data Pemerintah

1. Silo - Data tersebar di setiap Aplikasi pada setiap Instansi/Unit/OPD
2. Tidak standar - Masing-masing Instansi/Unit/OPD memiliki definisi data yang berbeda
3. Tertutup - Masing-masing Instansi menguasai datanya sendiri
4. Duplikasi - Data sejenis dapat diproduksi oleh beberapa aplikasi
5. Format data beragam - Masih berbentuk hardcopy, xls, JPG, PDF

 

Peran Kemkominfo

1. Pembina Domain Arsitektur Aplikasi
2. Pembina Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE
3. Menjadi Chief Technology Officer (CTO)

 

Peran BSSN Dalam Mendukung Keamanan Siber Pada PDN/PDNS

oleh Taufik Arianto, S.ST, M.Kom - Sandiman Ahli Madya pada Direktorat Operasi Keamanan Siber BSSN

 

 

Tantangan Dalam Pengamanan PDN

1. INFRASTRUKTUR PDN YANG KOMPLEKS PDN

memiliki infrastruktur teknologi yang sangat kompleks dengan berbagai jenis sistem, aplikasi, dan platform yang berbeda. Kompleksitas ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keamanan secara efisien.

SOLUSI :

1. Menerapkan strategi konsolidasi dan standarisasi infrastruktur untuk menyederhanakan lingkungan teknologi.

2. Memastikan bahwa setiap komponen di PDN sesuai dengan standar keamanan dan dapat terintegrasi dengan baik untuk memaksimalkan keamanan dan efisiensi.

 

 

2. KURANGNYA SDM TERAMPIL

Menyusun tim keamanan siber yang berkualitas membutuhkan SDM yang ahli dan berpengalaman. Namun, Kekurangan Jumlah SDM yang memadai dalam bidang keamanan siber saat ini dapat menjadi kendala.

SOLUSI :

1. Melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM keamanan siber,

2. Menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau sumber daya eksternal untuk mengatasi kekurangan keterampilan.

3. Mempertimbangkan untuk menggunakan layanan keamanan siber yang disediakan oleh pihak ketiga yang berpengalaman (praktisi dan masyarakat yang tergabung dalam komunitas siber) untuk mendukung tim internal.

 

 

3. TINGGINYA TINGKAT ANCAMAN SEBAGAI PUSAT DATA NASIONAL 

PDN menjadi target potensial bagi para penjahat siber dan kelompok yang ingin mencuri data sensitif atau menyebabkan gangguan.

SOLUSI :

1. Menerapkan pertahanan siber yang berlapis dengan menggunakan perimeter keamanan terkini, seperti firewall, deteksi intrusi, dan enkripsi data.

2. Memastikan bahwa sistem keamanan secara aktif dipantau untuk mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat.

 

4. INSIDER THREAT

Seringkali, ancaman siber berasal dari faktor manusia, seperti kesalahan pengguna atau tindakan malafide dari karyawan.

SOLUSI :

1. Meningkatkan kesadaran keamanan bagi seluruh personel dan menjalankan pelatihan keamanan secara rutin.

2. Mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang meminimalkan risiko kesalahan dan tindakan malafide.

3. Menggunakan mekanisme pengawasan untuk memantau akses dan aktivitas pengguna

 

 

Transformasi Digital Indonesia untuk Reformasi Birokrasi Berdampak (PDN)

Oleh Cahyo Triwibowo - Kementerian PANRB

 

Manfaat Kerangka Kerja Arsitektur SPBE :

1. Menghilangkan tumpang tindih proses bisnis pemerintah

2. Menerapkan standarisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan digital nasional (Service Level Agreement)

3. Memudahkan integrasi layanan pemerintah, melalui mekanisme interoperabilitas, sehingga menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru

4. Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan SATU DATA INDONESIA

5. Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, Serta memperkuat keamanan informasi

6. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga meningkatkan efisensi dan efektivitas penerapan SPBE

 

 

Urgensi penyelenggaraan SPBE

1. Memudahkan warga mengakses layanan publik, kondisi saat ini terdapat 27.000 aplikasi dan harus membuat banyak akun beserta mengisi data untuk mengakses layanan publik

2. Meningkatkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis dan indeks penegakan hukum

3. SPBE tidak harus menambah aplikasi, perlu dihindari “Satu Inovasi Satu Aplikasi”

 

Transformasi layanan digital nasional

1. Penerapan SPBE untuk wujudkan layanan digital nasional dilakukan dengan prinsip keterpaduan dan interoperabilitas

2. Prinsip keterpaduan dan interoperabilitas, dilakukan melalui penerapan arsitektur SPBE (tematik layanan berdasarkan proses bisnis lintas sektor)

3. Aplikasi yang ada saat ini, diarahkan untuk dapat saling inteoperabilitas, konsolidasi data dalam kerangka satu data indonesia, pemanfaatan infrastruktur TIK berbagi pakai, dan mengutamakan pembentukan menjadi aplikasi umum sesuai arsitektur SPBE

4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum diarahkan menjadi digital terpadu melalui pembentukan integrated e-service