• 2023-08-24

Pemerintah Kabupaten Muara Enim Lakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Arsitektur SPBE

Pemerintah Kabupaten Muara Enim Lakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait Penyusunan Arsitektur SPBE ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2023. Tim penyusunan arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim diterima oleh perwakilan KemenpanRB yaitu Ibu Perwita Sari, SST, S.E., M.Si dan Bapak Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Sc. ITM .

Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Pemkab Muara Enim ingin kegiatan penyusunan arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim dilakukan oleh tim KemenpanRB dengan data-data yang telah disiapkan oleh tim Pemkab Muara Enim. Keputusan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari rapat internal antara tim Pemkab Muara Enim dan KemenpanRB sebelumnya melalui zoom meeting antara kedua tim pada tanggal 2 agustus 2023. Selain itu juga disampaikan bahwa Pemkab Muara Enim membutuhkan Rancangan Anggran Biaya (RAB) dari kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim sehingga dapat di susun besaran anggaran yang dibutuhkan pada APBD Perubahan tahun 2023. Dijelaskan juga bahwa perkembangan penyusunan Arsitektur SPBE yang di lakukan oleh tim Pemkab Muara Enim masih pada tahap pengumpulan data tiap domain dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Perwita Sari, SST, S.E., M.Si selaku perwakilan KemenpanRB menyampaikan bahwa :

• Penyusunan Arsitektur SPBE Pemkab Muara Enim dapat dilakukan melalui tim POKJA ataupun kegiatan narasumber;
• Menanggapi permintaan Pemkab Muara Enim sesuai hasil rapat sebelumnya melalui zoom meeting, target penyelesaian Arsitektur SPBE yang paling sesuai atau realistis berupa Arsitektur SPBE as is dan akan dilakukan penyempurnaan Arsitektur SPBE to be ditahun anggaran 2024
• Pada tahun anggaran 2024, diharapkan kepada Pemkab Muara Enim untuk dapat menyediakan anggaran untuk 2 kegiatan/tim yaitu : Penyelarasan Arsitektur SPBE to be; dan Penyusunan Peta Rencana.
• Dalam penyusunan Arsitektur SPBE, tim KemenpanRB memerlukan dukungan data-data dari tiap domain serta dokumen RPJMD serta RENSTRA tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
• Bentuk kebijakan dari Arsitektur SPBE dapat berupa Surat Keputusan Bupati;
• Untuk isian data domain yang masih belum lengkap dapat diisikan data sample dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
• Terkait data domain yang masih belum lengkap seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tercerahkan mengenai kegiatan penyusunan Arsitektur SPBE merupakan tanggung jawab bersama.